Cara Pemerintah Thailand Memajukan Sektor Pertanian

Last Updated on April 8, 2020 by evrinasp

Pada akhir bulan Agustus 2019 lalu, saya merasa beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kunjungan kerja (kunker) ke Thailand. Kunker ini diprakasi oleh Distanhor Provinsi Jawa Barat dalam rangka studi banding implementasi penyuluhan pertanian di negeri gajah tersebut. So, saya sangat excited meskipun usia kehamilan saya sedang menuju akhir bulan ke-7.

Di mata saya, Thailand terkenal sebagai salah satu negara agraris yang menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor utama dalam pembangunan. Berdasarkan penjelasan awal yang saya terima, diketahui bahwa dukungan pemerintah termasuk sang Raja Thailand sangat jelas terlihat dalam memajukan sektor pertanian.

Menurut Institute for Development of Economic (INDEF) sektor pertanian di Thailand lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia padahal luas lahan yang dimiliki oleh Thailand lebih kecil dibandingkan Indonesia. Mau tau kenapa? Nanti ya saya jabarkan lebih lanjut dalam point-point di bawah ini.

Dari hasil kunker ke beberapa instansi pemerintah, saya menyimpulkan bahwa Pemerintah Thailand juga dikenal memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan sektor pertaniannya. Oleh sebab itu Thailand mampu merajai pasar beras di dunia. Selain itu masing-masing stakeholder yang ada di Thailand juga bekerja sama demi tercapainya visi misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Apa saja yang dapat dijadikan insight demi kemajuan pertanian di Indonesia? Saya sudah merangkumnya dalam point-point kunker berikut ini ya.

Dilema Pertanian di Thailand Hingga Akhirnya Konversi Pangan

Lokasi kunker pertama yang kami kunjungi adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok yang diterima langsung oleh perwakilan kedutaan. Salah satunya adalah Bapak Lingga yang memberikan gambaran tentang pertanian dan bagaimana pemerintah Thailand menjadikan sektor tersebut begitu penting.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Lingga diketahui bahwa komoditas pertanian yang diusahakan di Thailand cukup banyak mulai dari pangan, hortikultura, dan perkebunan. Padi sawah sangat melimpah di sana, bahkan mengalami surplus. Sementara buah-buahan Thailand juga sangat merajai. Hanya saja belum ada buah salak di Thailand.

Apa yang membuat pertanian di Thailand begitu maju?

Itu karena pemerintah dengan semua stakeholdernya sangat serius ketika melaksanakan program. Mereka merencanakannya sangat detail sampai hal-hal yang terkecil sehingga ketika membuat kebijakan sangat komprehensif dan matang.

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, jumlah penduduk di Thailand lebih sedikit, yaitu sekitar 70 juta jiwa sehingga lebih mudah diatur. Pemerintah Thailand pernah dikudeta oleh rakyatnya karena dianggap tidak berhasil saat mengurus sektor pertanian. Sehingga pertanian di Thailand erat hubungannya dengan politik.

Meskipun pertanian menjadi primadona di negeri gajah, bukan berarti tidak ada dilema di sektor ini. Pertanian menjadi corong positif karena di mana-mana ada produk pertanian hasil Thailand. Tetapi sektor tersebut menjadi beban karena hanya mampu menyumbang 9-10% penghasilan sementara tenaga kerja menyerap 20% lebih besar.

Karena hal tersebut, akhirnya membuat mereka masih terhambat untuk menjadi negara maju. Di Thailand sudah mulai kekurangan pekerja di bidang pertanian. Sebagian sudah menjadi masyarakat yang menua sehingga kesulitan mencari tenaga kerja.

Pertanian menjadi beban karena hasil panen melimpah tetapi produktivitas padi baru mencapai 3-4 ton/ha. Sangat jauh dengan produktivitas di Indonesia yang bisa mencapai 6-7 ton/ha. Meskipun produktivitasnya kecil, namun mereka membiarkan saja, tidak perlu dilakukan peningkatan produktivitas untuk padi sawah.

Hal tersebut dilakukan karena dengan kondisi produktivitas rendah saja hasilnya sudah melimpah. Sehingga beras-beras yang dihasilkan sebagian dijadikan pakan ternak atau sumber bio energy. Akan tetapi cost yang dibutuhkan lebih tinggi karena mereka harus sewa gudang.

Peran raja di Thailand sangat dominan karena sangat dihormati oleh masyarakat. Meskipun ada dilemma dalam sektor pertanian, namun sektor tersebut terus dikembangkan karena raja sudah menginstruksikan untuk memajukan pertanian. Pemerintah meminta kepada petani untuk tidak melepas hasil panen saat panen raya. Namun petani tidak merasa dirugikan karena mendapatkan subsidi harga jual.

Permasalahan yang dihadapi oleh pertanian di Thailand di antaranya:

• Jaminan pasar: sisi pasar hanya memperhatikan beras, karet, kelapa sawit. Jumlah petani di bidang tersebut banyak. Untuk beras sendiri sudah over supply karena surplus mencapai 5-6 juta ton, sementara sebagian sudah diekspor sebanyak 9 juta ton.
• Komoditas karet harganya anjlok, pemerintah berusaha mati-matian meningkatkan harga karet.
• Komoditas kepala sawit, pasarnya sudah habis oleh Indonesia dan Malaysia.

Lalu apa yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Mereka melakukan inovasi di bidang pertanian dengan mengembangkan agriculture 4.0 yang lebih ke arah biotechnology. Selain itu mereka juga melakukan converting. Mereka menugaskan pertamina untuk konservasi, mensubsidi petani karet, mensubsidi petani beras, dan mengkonversi beras menjadi makanan kering untuk menghindari surplus sehingga tetap mendapatkan pemasukan.

Serius dalam Mencetak Generasi Muda Pertanian untuk Go Global

Lokasi kunker yang kedua adalah mengunjungi DOAE (Department of Agricultural Extension) atau Departemen Penyuluhan Pertanian. Jumlah kantor cabang atau perwakilan DOAE ini cukup banyak sehingga benar-benar mencakup wilayah pertanian di Thailand. DOAE memiliki 2 biro, 13 divisi, 9 kantor penyuluhan pertanian regional, dan 50 operasional unit. Beberapa institusi di bawah DOAE tersebut masuk ke dalam lingkup central administration. Kemudian ada juga provincial administration yang terbagi ke dalam 77 kantor penyuluhan pertanian di tingkat provinsi dan 882 kantor penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.

Visi dari DOAE adalah “petani mandiri, sejahtera, memanfaatkan teknologi, dan inovasi, serta mendapatkan penghasilan (kesejahteraan)”

Misi dari DOAE adalah:

• Memberdayakan petani agar menjadi mandiri
• Meningkatkan kapasitas petani agar produk pertanian yang dihasilkan mampu memenuhi permintaan pasar
• Menyediakan layanan pertanian dan menyediakan input pertanian agar mampu memberikan layanan tepat waktu sehingga mampu menyelesaikan masalah
• Melakukan penelitian dan pengembangan penyuluhan pertanian dan bekerja dengan semua pemangku kepentingan secara terintegrasi

Kebijakan politik DOAE untuk tahun 2019 terdiri dari:

• Royal initiative project
• Young Smart Farmers (YSF) and Smart Farmer (SF)
• Implementation in the areas (ALC/mega farm/YSF)
• Market oriented-production
• Synergizing with all parties

Untuk penggunaan data dan teknologi secara umum sudah hampir sama dengan teknologi informasi yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia. Hanya saja dari segi real time, milik DOAE lebih real time karena data yang disajikan hingga ke level komoditas ketika disandingkan dengan Geo Information Spatial (GIS) data.

Melalui website serta aplikasi yang sudah dibuatkan oleh DOAE, petani mampu untuk meregister usaha taninya sendiri, kemudian mampu menggunakan aplikasi serta website yang digunakan sehingga mereka mampu memonitor informasi agroekosistem pertanian yang dibutuhkan.

Terkait dengan program Smart Farmer, generasi muda pertanian yang ingin dicetak oleh pemerintah, ada kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang smart farmer, yaitu:

1. Pengetahuan, dapat mentransfer pengetahuan ke petani lainnya
2. Memiliki data informasi
3. Memiliki kemampuan memanage produk dan pemasaran
4. Memiliki kemampuan untuk memprediksi atau planing terhadap kualitas produk
5. Memiliki pertanian ramah lingkungan
6. Memiliki kebanggaan menjadi petani

Seorang Smart farmer harus memiliki kapasitas untuk mengaplikasikan teknologi, dapat mengimplementasikan digital market, dan memiliki jaringan yang bagus untuk saling berinteraksi.

DOAE memiliki tiga fase dalam mempersiapkan smart farmer, yaitu:

1. Persiapan: merekrut anak-anak muda yang memiliki keinginan di sektor pertanian. Pada tahap ini DOAE ingin menanamkan good attitude dan kebanggaan menjadi petani.
2. Pengembangan: DOAE mencoba membentuk menjadi Young Smart Farmer dengan menanamkan pemikiran wirausaha, transfer teknologi, informasi, dan inovasi untuk bisa ditanamkan di sektor pertanian.
3. Menjadi smart farmer.

Seorang calon Young Smart Farmer harus sudah memiliki pengalaman berkecimpung di bidang pertanian selama 1-3 tahun dengan batasan usia 17-45 tahun. Apabila kriteria tersebut belum dapat dipenuhi, maka seorang calon Young Smart Farmer dapat mengikuti Farm Youth Center sebelum mengikuti program Young Smart Farmer.

Seseorang Young Smart Farmer harus bisa mengikuti empat tahapan bersama dengan DOAE yaitu:

1. Memiliki ide agribisnis
2. Memulai project
3. Membuat bisnis start up atau wirausaha, dapat berupa perusahaan atau individual
4. Bisa mengekspor komoditas (go to global)

Peran DOAE adalah mendampingi dari sisi pengetahuan informasi sehingga Young Smart Farmer dapat mengimplementasikan.

Bahu Membahu Memajukan Pertanian dengan Instansi Lainnya

Lokasi kunker selanjutnya yang masih terkait dengan pertanian di Thailand adalah Ministry of Digital Economy and Society yang turut berperan dalam kemajuan seltor pertanian dari desa. Awalnya pemerintah Thailand memiliki semacam Kemkominfo apabila di Indonesia. Namun karena dirasa belum cukup, maka dibentuklah Kementerian Digital Ekonomi sebagai bentuk perwujudan cita-cita Thailand yang ingin menjadi negara digital nomor satu.

Kementerian ini juga memberikan sumbangsih bagi kemajuan dunia pertanian di Thailand karena menghadirkan internet access hingga level desa yang dapat digunakan oleh para petani guna memasarkan produk hasilnya.

Internet untuk masyarakat desa oleh Kementerian Digital Ekonomi, dimulai dari desa di mana semua orang desa dapat mengakses internet for free atau biaya yang terjangkau. Warga negara diharapkan tidak hanya dapat menggunakannya tetapi bisa mengoptimalkan untuk menghasilkan uang dari internet.

Dengan hadirnya infrastructure berbasis internet diharapkan tercapai kesetaraan antara semua warga negara, tidak ada perbedaan antara si kaya dengan si miskin karena semua orang dapat mengakses internet termasuk melihat kebijakan, informasi, kesempatan, dan lain-lain.

Kondisi ini juga dapat membantu mendistribusikan kebijakan regulasi kepada masyarakat termasuk layanan kepada masyarakat. Sistem ini diharapkan membuat warga negara Thailand meningkatkan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk bisa membangun sistem tersebut secara komprehensif diharapkan tercipta kepercayaan terhadap sistem tersebut, baik dari pemerintah dan masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas internet untuk desa tersebut secara bertahap dapat mendukung satu ekosistem digital sehingga Thailand menjadi negara terdepan di era digital.

Pengembangan kapasitas village broadband internet project dengan jaringan di seluruh Thailand secara keseluruhan memiliki high speed. Mereka mengembangkan fiber optic di seluruh Thailand di mana 90% coverage di Thailand akan disambung dengan fiber optic, mereka juga melakukan Pengembangan ke pedesaan untuk high speed.

Thailand memiliki 75.000 desa, dan sebanyak 41% penduduk desa sudah terbiasa memakai internet. Sebagian dari penduduk desa tersebut tidak keberatan dengan membayar. Sisanya masih perlu pengembangan karena terkait dengan geografis sehingga perlu bantuan pemerintah lebih lanjut.

Dengan fiber optic, kecepatan bandwidth internet di desa mencapai 30 mbps. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas internet di Thailand sangat bagus apabila dibandingka  dengan Indonesia.

Pada akhir tahun 2019 ini pemerintah mengharapkan sebanyak 44.000 desa sisanya sudah dapat tersambung dengan internet. Sehingga satu desa ada satu hotspot yang free untuk digunakan masyarakat dan penempatannya dapat diletakkan di pusat Desa, pasar, atau pusat edukasi Desa.

Nama project internet masuk desa tersebut adalah Net Pracharat WiFi. WiFi internet project untuk masyarakat dan itu gratis. Masyarakat cukup mendaftar saja, nanti akan mendapatkan akun, sehingga dapat mengakses internet. Hingga saat ini sudah ada 6.8 juta member Net Pracharat WiFi dengan penambahan 200.000-300.000 user per bulan.

Untuk menyukseskan internet bagi masyarakat desa tersebut, Kementerian Digital Ekonomi bekerjasama dengan kementerian lainnya yaitu Kementerian Pendidikan. Kementerian pendidikan memberikan pelatihan kepada Penyuluh digital untuk memasyarakatkan internet yang nantinya akan diturunkan lagi kepada tokoh desa hingga ke level individu masyarakat desa.

Sebanyak 1000 trainer pergi ke desa-desa untuk mentrainer lagi ke tokoh-tokoh desa yang selanjutkan diteruskan kepada msayarakat desa. Akhirnya mereka bisa memberikan pelatihan kepada 1.2 juta lebih penduduk desa untuk pelatihan dengan hasil 6.8 juta penduduk sudah mendaftar di Net Pracharat WiFi.

Mantab kan?

Dari kunker yang dilakukan saat mengunjungi instansi pemerintah tersebut, saya mendapatkan gambaran, bahwa untuk menyukseskan suatu program yang digagas oleh pemerintah, maka semua stakeholder harus:

1. Bahu membahu berjalan saling beriringan dengan sumbangsih kemampuan masing-masing alias tidak jalan sendiri-sendiri. Karena suatu program akan sukses apabila saling berintegrasi satu sama lain.
2. Membuat kebijakan harus komprehensif dan mendetail hingga hal terkecil sehingga pelaksana dan objek yang menerimanya mengerti saat menjalankan tugasnya.
3. Dukungan dari warga negara akan program dan kebijakan pemerintah sangat penting karena tanpa dukungan warga negara maka program akan sulit diimplementasikan.
4. Selalu ada jalan terhadap permasalahan yang ada. Suplus yang menjadi dilemma di Thailand dapat ditangani dengan melakukan konversi menggunakan teknologi sehingga permasalahan tersebut dapat ditanggulangi.

Demikian sedikit oleh-oleh cerita dari kunker ke Thailand beberapa waktu lalu. Ini dari versi lembaga pemerintahnya. Setelah ini akan ada postingan dari sisi smart farmer yang digagas oleh pemerintah Thailand.